PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Informasi Program

Informasi Program S1 Filsafat Agama Informasi Program S2 Teologi Kontekstual

Pendaftaran Online

Isilah dengan lengkap Formulir Biodata Pendaftaran Mahasiswa Baru. (Bukti Pembayaran ...

Unduh Brosur Pendaftaran

Formulir Pendaftaran Program S1 Filsafat Agama Formulir Pendaftaran Program S2 Teolog...

Pengumuman

 o Informasi Pendaftaran dan Seleksi Mahasiswa Baru Program Studi Sarjana (S1) Filsaf...

14,2 % RAKYAT SIKKA MASIH MISKIN | KULIAH UMUM BUPATI SIKKA

06 April 2019 Public

Sebanyak  45.000 jiwa penduduk kabupaten Sikka masih terkategori sebagai masyarakat miskin. Jumlah tersebut setara dengan 14,2% dari total seluruh penduduk kabupaten Sikka yang berjumlah 317.000 jiwa. Hal itu dinyatakan oleh Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo, S.Sos, M.Si pada kesempatan memberikan kuliah umum di Aula St. Thomas Aquinas STFK Ledalero, Maumere (6/4).

Bupati Robby, demikian sapaannya, menyatakan bahwa rakyat miskin tersebut akan menjadi fokus utama kebijakan sosial pemerintah kabupaten Sikka selama masa pemerintahannya. Pembangunan demi mengurangi ANGKA masyarakat miskin adalah prioritas utama dalam pembangunan ke depan. Seperti diakui Robby sendiri, pembangunan Sikka ke depan akan didasarkan pada konsep negara kesejahteraan seperti yang dicetus Keynes. 

“Konsep utama yang dipakai dalam membangun Sikka ke depan adalah konsep negara kesejahteraan (welfare state). Tipe kebijakan sosial yang dipakai adalah tipe kebijakan sosial universal dan residu. Kebijakan sosial ditujukan untuk umum sembari mengutamakan orang-orang miskin,” demikian katanya. 

Kuliah umum dengan tema “Program Strategis Bupati Sikka Menuju Sikka yang Sejahtera” tersebut sekaligus menjadi kuliah terakhir dari seluruh rangkaian kuliah umum dan seminar yang diselenggarakan dalam rangka memeriahkan tahun yubileum emas STFK Ledalero. Pada kesempatan tersebut, Bupati Sikka juga merasa tersanjung karena menjadi bupati pertama di Sikka yang pernah memberikan kuliah umum di STFK Ledalero.

Program Strategis.

Bupati Sikka memaparkan berbagai program strategis pada masing-masing bidang seperti ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Pemerintah kabupaten Sikka akan memberikan perhatian yang serius pada bidang pendidikan. Alasannya adalah pada saat ini 63% rakyat Sikka menyandang status hanya tamat SD, tidak tamat SD dan tidak sekolah. Kondisi demikian harus dibenahi, demikian pungkas Robby.

Untuk meningkatkan taraf pendidikan masyarakat, pemerintah kabupaten Sikka akan melakukan perbaikan sistem pendanaan. Pemerintah kabupaten Sikka akan memperhatikan pendanaan pendidikan SD dan SMP. Untuk pendidikan SLTA, pemerintah kabupaten Sikka akan bekerja sama dengan pemerintah provinsi. Hal yang diperhatikan secara serius juga adalah pendididikan perguran tinggi karena masyarakat yang berpendidikan perguruan tinggi masih tergolong sedikit.

Perhatian terhadap pendidikan perguruan tinggi tersebut akan dilakukan dengan menyediakan dana secukupnya untuk diakses oleh anak-anak yang hendak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Dalam perencanaannya, pemerintah akan menyediakan dana 20 Miliar tiap tahun untuk diakses oleh putra-putri yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Rencana ini memang masih didiskusikan dengan DPRD karena mereka juga memiliki fungsi anggaran.

Perhatian terhadap akses masyarakat ke pendidikan perguruan tinggi ini didorong pula oleh tantangan era industri 4.0 dan persiapan dalam rangka memasuki usia emas kemerdekaan Indonesia. “Di era industri 4.0 kita membutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni. Peningkatan sumber daya manusia itu juga dilakukan dalam rangka menyongsong 100 tahun Indonesia merdeka. Dalam perencanaannya, pada tahun 2045 Indonesia diharapkan akan menjadi negara maju. Hal itu tentu mesti didukung oleh sumber daya manusia,” demikian kata Robby.

Mengatasi Keterbatasan.

Pada kesempatan tersebut, alumni SMAK Syuradrikara tersebut juga menyatakan bahwa hambatan umum yang dialami oleh kepala daerah dalam melakukan pembangunan adalah hambatan keterbatasan anggaran, keterbatasan waktu dan keterbatasan kewenangan. Karena itu, tambah Robby, jadi kepala daerah itu sangat sulit.

Untuk mengatasi keterbatasan anggaran tersebut, Bupati Sikka melakukan beberapa terobosan kebijakan. Bupati Sikka berjuang untuk menempatkan Sikka ke dalam kategori daerah 3T, yaitu terluar, terimskin dan tertinggal. Perjuangan tersebut dilakukan untuk meningkatkan transfer dana pemerintah pusat ke daerah.

“Saya telah melakukan protes keras ke Kementrian Dalam Negeri untuk menempatkan kembali Sikka ke dalam kategori daerah 3T. Jika dibandingkan dengan daerah lain, seperti Ende dan Flores Timur, sedikit tidak adil kalau Sikka tidak ditempatkan dalam daerah tertinggal,” demikian tuturnya.

Untuk mengatasi masalah ekonomi kabupaten Sikka, pemerintah kabupaten Sikka akan memaksimalkan salah satu potensi ekonomi yakni potensi sektor industri. “Kita harus beralih. Percuma kalau kita mempunyai komoditi banyak tetapi kita lepas dalam bentuk gelondongan. Nilai tambahnya sedikit bahkan tidak ada. Sejalan dengan meningkatnya tingkat pendidikan, daerah kita juga harus berubah jadi daerah industri atau paling kurang industri kreatif. Kita ambil segmen tertentu, misal kopi,” katanya.

Kabupaten Sikka menjadi pintu masuk keluarnya Flores karena memiliki pelabuhan kapal yang sangat besar. Keadaan tersebut menjadikan posisi kabupaten Sikka sangat strategis. Posisi demikian bisa dijadikan pula sebagai daya tarik untuk membangun industri. Apalaigi kabupaten Sikka dikelilingi oleh beberapa kabupaten yang juga memiliki komoditi ekonomi, demikian tambahnya. 

Apresiasi dari Masyarakat Sipil

Dr. Otto Gusti Nd. Madung dalam sambutannya mengapresiasi perjuangan Bupati Sikka dalam mengusahakan kemakmuran rakyat. Otto menambahkan bahwa persoalan kesejahteraan dapat menjadi salah satu alasan bagi masyarakat sipil untuk menggugat legitimasi demokrasi elektoral yang tidak berdampak pada perbaikan kualitas hidup masyarakat.

Ketua sekolah STFK Ledalero sebagai masyarakat sipil juga mengapresiasi keberanian Bupati Sikka dalam menggugat pengelolaan dana pokir oleh anggota DPRD.  “Pengelolaan anggaran oleh lembaga legislatif jelas bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan di mana peran DPRD adalah mengontrol penyelenggaraan politik,” demikian kata Otto. 

 Acara kuliah umum ini dihadari oleh berbagai unsur masyarakat. Hadir dalam kuliah ini Dandim 1603 Sikka, pimpinan OPD, Pimpinan BUMD, P. Ketua Yayasan Persekolahan St. Paulus Ende, pimpinan Perguruan Tinggi, tokoh agama dan masyarakat, alumni STFK Ledalero serta segenap civitas akademika STFK Ledalero.

(Arsen Jemarut)

 

 

 

 

 

penerbit ristek dikti sinta kover ritapiret PDDIKTI jurnal JL ristek dikti universitas kepausan gregoriana seminari ledalero perpus